Metro, 29 Juni 2025 – Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung melalui program Ngopi (Ngobrol Pintar) berkolaborasi dengan Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah dalam rangka membahas penyusunan Kurikulum Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Focus Group Discussion (FGD) Kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) yang telah diselenggarakan sebelumnya.
Diskusi ini merupakan wujud implementasi dari regulasi yang berlaku, terutama mengacu pada Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2024 yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Panduan tersebut menekankan pentingnya integrasi antara capaian pembelajaran lulusan (CPL), kebutuhan dunia kerja, serta kekhasan dan keunikan dari masing-masing program studi.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Fakultas Syariah ini dihadiri oleh berbagai unsur pimpinan dan pemangku kepentingan. Hadir dalam kegiatan ini antara lain Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah, perwakilan Asosiasi Dosen HTN, Bapak Sainul, S.H., M.H., Ketua Program Studi HTN, serta para dosen dari Prodi HTN. Dari pihak Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Jurai Siwo Lampung, turut hadir Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran (Pusakrpa) IAIN Metro yang kini sedang bertransformasi, didampingi oleh Pengembang Teknologi Pembelajaran serta tim teknis dari LPM.
Dalam kesempatan tersebut, pembahasan dilakukan secara menyeluruh dan mendalam, meliputi proses peninjauan dan evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya, penyusunan kodifikasi mata kuliah di tiga level: universitas, fakultas, dan program studi, serta perumusan CPL yang sesuai dengan profil lulusan yang diharapkan. Rujukan utama dalam penyusunan CPL dan struktur kurikulum berasal dari hasil kajian akademik dan diskusi intensif yang dilakukan oleh Asosiasi Dosen Prodi HTN tingkat nasional.
Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran menekankan bahwa penyusunan kurikulum perlu melalui proses yang sistematis, partisipatif, dan berbasis data yang valid. “Prosedur penyusunan kurikulum mencakup analisis kebutuhan internal dan eksternal, benchmarking dengan kurikulum di perguruan tinggi sejenis, perumusan CPL yang selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), pemetaan mata kuliah, serta tahap validasi dan uji publik sebelum ditetapkan dan diterapkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara Prodi HTN dan LPM dalam menyusun kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Kurikulum yang dihasilkan diharapkan tidak hanya memenuhi standar nasional dan akreditasi, tetapi juga menguatkan karakter keilmuan Hukum Tata Negara yang berbasis nilai-nilai keislaman, serta kontekstual dengan realitas sosial, dinamika hukum, dan kebutuhan pasar kerja.
Dalam proses penyusunan kurikulum, Prodi HTN juga memperhatikan kesesuaian dan relevansi mata kuliah dengan visi dan misi program studi. Struktur mata kuliah disusun secara komprehensif yang mencakup mata kuliah universitas, fakultas, dan keprodian, yang dirumuskan berdasarkan panduan dan rekomendasi dari Asosiasi Dosen HTN.
Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan proses penyusunan Kurikulum HTN Tahun 2025 dapat berjalan secara terarah, terukur, dan menghasilkan dokumen kurikulum yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global, sesuai dengan arah transformasi pendidikan tinggi di era Revolusi Industri 5.0 dan Society 5.0.
