I.VISI, MISI,TUJUAN, NILAI ASAR,PRINSIP DASAR DAN SEJARAH SINGKAT IAIN METRO

A.	VISI 
Sejalan dengan visi Pendidikan Islam yang tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 2015-2019 serta mempertimbangkan kondisi umum IAIN Metro sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Metro, bahwa visi IAIN Metro adalah : 
“Menjadi perguruan tinggi Keagamaan Islam yang unggul   dalam sinergi socio-eco-techno-preneurship berlandaskan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan Tahun 2034”
B.	MISI 
1.	Membentuk sarjana yang memiliki pengetahuan keislaman, inovatif, humanis, dan mandiri;
2.	Mengembangkan nilai-nilai keislaman dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
3.	Melaksanakan sistem tata kelola manajemen kelembagaan yang berkualitas.
C.	TUJUAN 
1.	Menyediakan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi;
2.	Menghasilkan sumber daya manusia terdidik yang islami,
berkarakter, mandiri, dan kompetitif;
3.	Menghasilkan karya-karya ilmiah yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat; dan
4.	Terwujudnya sistem tata kelola yang profesional dan akuntabel 
D.	Nilai-Nilai Dasar
Nilai dasar yang dianut dalam setiap aktivitas IAIN Metro, adalah:
1.	Humanisme
Nilai-nilai dasar kemanusian harus menjadi jiwa bagi seluruh aktivitas penyelenggaraan perguruan tinggi. Seluruh sivitas akademika harus mampu menghadirkan proses layanan akademis yang ramah, peduli, menyenangkan. Proses layanan yang humanis akan mendatangkan kebahagiaan, kepuasan dan kepercayaan stakeholders.

2.	Tanggungjawab
IAIN Metro mengedepankan rasa tanggung jawab dalam setiap aktivitas karena pertanggungjawaban bukan hanya di depan manusia tetapi terhadap Allah SWT.

3.	Kejujuran
IAIN Metro menjujung tinggi kejujuran karena kejujuran melahirkan keberanian mengungkap kebenaran dan menumbuhkan kewibawaan.

4.	Kedisiplinan
Kedisiplinan akan meningkatkan kinerja menjadi lebih baik, dengan kedisiplinan yang tinggi IAIN Metro dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada semua stakeholders.

5.	Keadilan
IAIN Metro mengedepankan keadilan, karena ketidakadilan menciptakan perpecahan dan perpecahan menghambat perkembangan IAIN Metro.

6.	Kemandirian
IAIN Metro menjadikan kemandirian sebagai spirit dalam melaksanakan segala aktivitas, sebab kemandirian akan memperkuat otonomi yaitu sebuah keadaan di mana IAIN Metro memiliki kemampuan dalam mengelola kelembagaan berdasarkan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya.

7.	Kebenaran
IAIN Metro menjunjung tinggi nilai kebenaran, yaitu nilai utama yang bersumber dari wahyu ilahi (cipta, rasa, karsa dan karya) dan unsur akal. Nilai kebenaran ini akan membimbing seluruh sivitas pada sifat manusia yang berkeadaban (human dignity).

8.	Kebebasan Berpikir
IAIN Metro memberikan kebebasan kapada seluruh sivitas akademika untuk mengemukakan pendapat dan menyampaikan pemikiran secara terbuka untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Karena kebebasan akademik merupakan elemen utama budaya akademik dalam menjaga harkat, martabat, dan marwah IAIN Metro. Akan tetapi kebebasan itu harus dapat dilakukan dengan mengutamakan penalaran, akhlak mulia serta rasa tanggung jawab.
E.	Prinsip-Prinsip Dasar
Prinsip dasar yang dipegang teguh dan dijadikan pedoman oleh seluruh sivitas akademika IAIN Metro adalah:
1.	Profesionalisme
Profesionalisme merupakan prinsip utama yang harus dipegang oleh seluruh sivitas akademika. Tata kelola perguruan tinggi yang profesional akan menjamin layanan akademik yang mudah, tepat, cepat, efektif, efisien, dan pasti. 

2.	Kesungguhan
IAIN Metro menghargai kesungguhan dengan mencurahkan semua kemampuan untuk mencapai tujuan dan cita-cita. 

3.	Kerjasama
IAIN Metro memprioritaskan peran dan tindakan saling berkoordinasi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

4.	Keterbukaan
IAIN Metro mempertimbangkan masukan-masukan, menghargai perbedaan pendapat, tanggap terhadap lingkungan, dan berperan aktif dalam transformasi sosial budaya secara berkesinambungan.

5.	Keteladanan
IAIN Metro mengutamakan contoh yang baik bagi semua pihak dalam ucapan dan tindakan.

6.	Kebanggaan
IAIN Metro menumbuhkan kebanggaan dengan keberadaan institusi dan perasaan terhormat sebagai keluarga besar IAIN Metro sebagai bagian umat Islam Indonesia dan dunia.

7.	Kreatif
IAIN Metro menghargai kreativitas dalam menghadapi tuntutan perubahan dan kebijakan pusat serta pemikiran yang visioner.

8.	Learners
Semua sivitas akademika IAIN Metro harus mampu menjadi pembelajar yang baik, yakni memaknai setiap tindakannya sebagai sebuah proses belajar yang tidak pernah berhenti. Jika semua sivitas bisa menjadi learners yang baik, maka akan terjadi proses perbaikan mutu layanan dan reproduksi pengetahuan yang berlangsung secara berkesinambungan. 

F.	Sejarah Singkat IAIN Metro
Keberadaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, secara historis pada awalnya merupakan Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Bandar Lampung yang berlokasi di Metro melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 188 Tahun 1968. 
Pada tahun 1996, terjadi perubahan kebijakan terkait penataan kelembagaan di tingkat perguruan tinggi agama melalui Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: E.III.OT.OO/AZ/1804/1996, tanggal 23 Agustus 1996 tentang Penataan Kelembagaan Fakultas-fakultas IAIN di Luar Induk Menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Kebijakan ini dimaksudkan sebagai upaya revitalisasi kelembagaan pendidikan tinggi di lingkungan Departemen Agama RI (sekarang menjadi Kementerian Agama) agar terbentuk otonomi akademik yang lebih mandiri.
Tindak lanjut dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tersebut, pada tanggal 23 sampai dengan 25 April 1997 di Jakarta, diadakan Rapat Kerja para Rektor dan Dekan Fakultas di Luar Induk. Dalam rapat kerja tersebut diserahkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 1997 tertanggal 21 Maret 1997 tentang Perubahan dan Pengesahan Fakultas di Luar Induk menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Berdasarkan Keputusan Presiden inilah maka di Indonesia berdiri Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) sebanyak 33 yang salah satunya adalah STAIN Jurai Siwo Metro.
Sejak awal berdiri pada tahun 1997, STAIN Jurai Siwo Metro hanya memiliki tiga program studi. Ketiga program studi tersebut adalah Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), dan Ahwal Syakhshiyyah (AS). Dua program studi pertama berada di Jurusan Tarbiyah dan program studi terakhir merupakan cikal bakal Jurusan Syari’ah.
Pada tahun 2006 STAIN Jurai Siwo Metro memfokuskan penguatan program studi yang sudah ada yang berjumlah enam program studi. Pada periode ini Enam program studi telah terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), yaitu: Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Diploma 3 (tiga) Pendidikan Bahasa Inggris (PBI), Diploma 2 (dua) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Program Studi Ahwal Syakhshiyyah (AS), dan Program studi Ekonomi Perbankan Islam (EBI). Periodisasi ini juga ditandai dengan terjadinya perubahan dua program diploma (D-II PGMI dan D-III Pendidikan bahasa Inggris) menjadi strata satu (S1).
Dalam rentang waktu 2010-2014, STAIN Jurai Siwo Metro telah menyiapkan langkah-langkah yang sistematis bagi pengembangan kelembagaan. Pengembangan kelembagaan tersebut diwujudkan dalam bentuk upaya alih status STAIN Jurai Siwo Metro menjadi IAIN Metro yang pada dasarnya dimaknai sebagai respon terhadap realitas internal maupun eksternal. Pemenuhan terhadap ekspektasi akademik meniscayakan bagi STAIN Jurai Siwo Metro untuk meningkatkan status kelembagaannya menjadi IAIN. Rentang waktu di atas ditandai pula dengan didirikannya Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro.
Peningkatan status kelembagaan akan membuka peluang yang di antaranya adalah: pertama, dengan menjadi IAIN ruang lingkup rumpun disiplin ilmu yang ditawarkan lembaga menjadi lebih beragam sehingga dapat memperluas wacana keilmuan yang tidak terbatas pada kajian yang bersifat normatif, tetapi juga membuka bidang-bidang pengetahuan lainnya yang diharapkan dapat merespon dan memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Kedua, dengan menjadi IAIN, lembaga akan memiliki peluang untuk berkompetisi yang lebih luas tidak saja bagi para dosen tetapi juga mahasiswa dan alumni. Ketiga, dengan memiliki status yang lebih tinggi kesempatan untuk melakukan kerjasama dengan pihak luar semakin besar dan luas dalam rangka melaksanakan tridarma perguruan tinggi, karena ruang lingkup dan disiplin ilmu pengetahuan institut lebih luas dibandingkan dengan ruang lingkup disiplin ilmu yang dipelajari di sekolah tinggi. Keempat, kesempatan untuk dapat membuka program dan jenjang pendidikan semakin luas dan terbuka, dari jenjang strata satu (S1) hingga strata tiga (S3). 
Pengembangan kelembagaan berupa upaya alih status tersebut juga diperkuat oleh peraturan perundang-undangan terkait dengan pendidikan tinggi di Indonesia. Dilihat dari sudut pandang yuridis, pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi telah mengklasifikasikan bentuk pendidikan tinggi sebagai akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau Universitas. Perguruan tinggi berbentuk sekolah tinggi yang seharusnya menyelenggarakan pendidikan satu disiplin ilmu sementara STAIN Jurai Siwo Metro selama ini membuka jurusan yang bukan satu disiplin ilmu, maka merupakan suatu keharusan secara kelembagan berubah menjadi IAIN.
Dari berbagai upaya dan Proses koordinasi yang dilakukan dalam merubah status (tranformasi) kelembagaan tersebut, pada akhirnya melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Agustus 2016, STAIN Jurai Siwo Metro resmi bertransformasi (berubah status) menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. 
Proses transformasi di atas, tentu saja menuntut konsekuensi tidak saja berupa perubahan Statuta Kelembagaan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Lebih dari itu, transformasi yang terjadi diikuti pula oleh pengembangan: pertama, aspek pengembangan akademik, yang antara lain meliputi penambahan Fakultas dan Program Studi, peningkatan kualitas pendidikan dan kualifikasi pendidikan Dosen (setara S3), peningkatan kuantitas SDM (tenaga Pendidikan PNS dan DTB-PNS) dan aspek pengembangan akademik lainnya. Kedua, aspek pengembangan non akademik, yang meliputi penambahan sarana dan prasarana (gedung) perkuliahan, sarana dan prasarana penunjang administrasi, fasilitas penunjang pendidikan dan pengajaran, dan aspek pengembangan non akademik lainnya. Ketiga, pengadaan lahan sebagai salah satu tuntutan atas ketersediaan fasiltas gedung yang representatif juga ditambah/ditingkatkan. Tercatat saat ini pasca transformasi yang dialami, IAIN metro telah memiliki luas lahan lebih kurang 7 (tujuh) hektar, dari yang sebelumnya hanya 2,1 (dua koma satu) hektar.

II. TUJUAN, RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN AZAS KEBIJAKAN SPMI

A.	Tujuan Kebijakan SPMI
Statuta IAIN Metro yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Th 2017 mengamanahkan bahwa IAIN Metro harus melaksanakan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu IAIN Metro secara berkelanjutan sebagai pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan. Karena itu, kebijakan SPMI IAIN Metro mempunyai tujuan:
1.	Membantu semua pemangku yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai atau merealisasikan visi dan misi IAIN Metro.

2.	Merumuskan peran dan tanggung jawab semua bagian dalam melakukan penjaminan mutu proses pembelajaran.

3.	Merancang Sistem Penjaminan Mutu Internal yang efektif, konsisten dan berkelanjutan di lingkungan IAIN Metro.

4.	Menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu proses pembelajaran di IAIN Metro.

5.	Memenuhi dan Memperoleh akreditasi/ sertifikasi melalui sistem penjaminan mutu eksternal (SPME).

Mendasarkan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu. Kebijakan SPMI IAIN Metro perlu ditetapkan agar sistem penjaminan mutu internal dapat dijalankan secara terencana dan berkesinambungan sebagai upaya peningkatan mutu sesuai visi misi dan tujuan IAIN METRO. Sistem Penjaminan Mutu Internal berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. SPMI juga dibuat guna mendukung pelaksanaaan SPME baik yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM atau lembaga Sertifikasi/ akreditasi) yang diakui secara internasional. Dengan demikian, dokumen Kebijakan SPMI IAIN Metro dibuat dengan tujuan: 
1.	Sebagai komitmen IAIN Metro untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelengaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui penjaminan mutu internal untuk mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

2.	Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan IAIN Metro tentang SPMI di IAIN Metro secara ringkas, padat, dan utuh.

3.	Sebagai pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan IAIN Metro dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

4.	Menjadi landasan dan arah dalam menetapkan semua standard, bagi seluruh Standar, Manual, dan Formulir SPMI di IAIN Metro dalam rangka meningkatkan mutu SPMI IAIN Metro.

5.	Membuktikan bahwa SPMI IAIN Metro telah terdokumentasikan.

B.	Ruang Lingkup Kebijakan SPMI
Lingkup kebijakan SPMI IAIN Metro mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Sebagai langkah awal fokus pada bidang akademik khususnya bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 
Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap kebijakan SPMI IAIN Metro diterapkan pula pada bidang non akademik. Kebijakan SPMI IAIN Metro berlaku untuk semua unit dalam institut, yaitu: semua fakultas, Program pascasarjana, jurusan/program studi/bagian, lembaga, dan unit pelaksana teknis (UPT).
Kebijakan SPMI akan diimplementasikan dalam Manual SPMI IAIN Metro yang berkaitan dengan pentahapan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan Standar SPMI diimplementasikan di IAIN Metro.
1.	Tahap Penetapan Standar SPMI.
Tahap penetapan standar merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI bidang akademik dan non akademik di tingkat Institut dirancang, disusun dan dirumuskan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) beserta Tim Ad Hoc serta masukan Komite Penjaminan Mutu (KPM) dari unit kerja hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.

2.	Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI.
Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Institut, Fakultas, Program Pasca Sarjana, Lembaga, Biro, Jurusan/Prodi, Laboratorium, UPT dan termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing.
Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI IAIN Metro yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

3.	Tahap Pengendalian Standar.
Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar yang dilaksanakan di seluruh tingkat Institut, Fakultas, Program Pasca Sarjana, Lembaga, Biro, Jurusan/Prodi, Laboratorium, UPT dan termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
4.	Evaluasi Pelaksanaan SPMI
Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan SPMI dilakukan oleh unit kerja setingkat diatasnya dalam hal ini Gugus Kendali Mutu unit kerja dan Tim Monitoring dan Evaluasi serta Tim Audit Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan Standar SPMI.
Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilaporkan pimpinan unit terkait kepada pimpinan institut.

5.	Tahap Pengembangan/Peningkatan Standar
Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya.
Penentuan pengembangan Standar SPMI di tahun berikutnnya didasarkan pada hasil Monitoring Evaluasi dan Audit Internal yang dilaksanakan oleh LPM, Tim Monitoring dan evaluasi serta Tim Audit Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja. Selanjutnya melaporkan hasil audit serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.
C.	Prinsip dan Azas Pelaksanaan SPMI
SPMI IAIN Metro dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, evaluasi (Pelaksanaan), Peningkatan (Pelaksanaan). Dengan model ini maka yang dimaksud "Penetapan" adalah Institut dan setiap unit dibawahnya akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian terhadap pencapaian tujuan melalui strategi aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan. Pada setiap aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan standar tertentu sebagai pengukur kinerja atau pencapaian tujuan serta ditetapkan pula manual manual sebagai petunjuk praktis bagaimana suatu aktivitas dilaksanakan, dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.
Pada tahap "Pelaksanaan", setiap unit pelaksana dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya harus berprinsip:
1.	Quality first, yaitu semua pikiran dan tindakan pengelola institut harus memprioritaskan mutu;
2.	Stakeholder-in, yaitu semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan harus ditujukan pada kepuasan stakeholders;
3.	The next process is our stakeholders, yaitu setiap orang yang melaksanakan tugas dalam proses pendidikan tinggi, harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai stakeholder-nya yang harus dipuaskan;
4.	Speak with data, yaitu setiap orang pelaksana pendidikan tinggi harus melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data, bukan berdasarkan rekayasa;
5.	Upstream management, yaitu semua pengambilan keputusan dalam pendidikan dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif.
pada tahap "evaluasi": setiap pelaku dalam melaksanakan tugasnya, pada titik waktu tertentu harus melakukan evaluasi diri atau diaudit kesesuaian hasil tugasnya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila hasilnya sesuai dengan standar, maka pada proses PPEPP berikutnya standar yang bersangkutan ditingkatkan. Tetapi apabila hasilnya ditemukan ketidaksesuaian dengan standar, maka harus dilakukan tindakan koreksi agar standar yang ditentukan dapat dicapai. Tindakan yang dilakukan tersebut yang dalam tahap PPEPP disebut dengan "Peningkatan".
Azas dalam melaksanakan kebijakan SPMI berorientasi pada;
1.	Azas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output;
2.	Azas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis;
3.	Azas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisitas dalam bekerja;
4.	Azas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi untuk terus berkembang secara normal dan wajar;
5.	Azas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara;
6.	Azas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematik, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan;
7.	Azas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter;
8.	Azas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara;
9.	Azas Akhlakul karimah, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa dilakukan berdasarkan nilai-nilai agama, sosial dan budaya.

III. GAMBARAN UMUM, KONSEP, TUJUAN, DAN PRINSIP-PRINSIP IMPLEMENTASI 
PENJAMINAN MUTU 

A.	Gambaran Umum Penjaminan Mutu
Pengertian mutu menurut definisi dari ISO-9000, bahwa mutu adalah ”a complete set of features and characteristics of a product or service, important to meet the required demands or natural needs” (AUNQA, 2004). Pengertian mutu pendidikan secara umum adalah kesesuaian antara capaian dengan standar yang telah ditetapkan, kesesuaian dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Mutu pendidikan Tinggi di IAIN Metro secara umum dipahami sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan serta hasil-hasil penelitian dan layanan masyarakat yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dan standar akademik. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses dan keluaran serta nilai dan derajat kebaikan, keutamaan, kebenaran dan keunggulan. Dengan perkataan lain, mutu pendidikan tinggi adalah tercapainya sasaran dan tujuan pendidikan yang telah direncanakan, ditetapkan dan dijanjikan oleh institusi pendidikan tinggi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
Penjaminan mutu didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas dari pelbagai bagian dari suatu sistem dalam kerangka proses untuk memastikan bahwa mutu output layanan yang dihasilkan sistem tersebut senantiasa sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Tujuan pokok dari penjaminan mutu pendidikan adalah meningkatnya kepuasan bagi mahasiswa, dosen, karyawan, lulusan dan pengguna lulusan (stakeholders). Dengan demikian, kata kunci atau esensi dari sebuah upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah penetapan dan pencapaian standar atau baku mutu pengelolaan pendidikan melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan (continuos quality improvement).
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang- undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. sedangkan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. dan Permenristek-Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan Good University Governance (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di IAIN Metro penerapan SPMI merupakan suatu keharusan.
Peningkatan mutu pendidikan tinggi menjadi agenda besar pemerintah untuk menghadapai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Peraturan-peraturan dikeluarkan dari mulai undang-undang PT, peraturan presiden tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), permendiknas tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
IAIN Metro melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) terus berupaya melaksanakan penjaminan mutu. Diawali dengan deklarasi mutu ditahun 2012, pelaksanaan Indeks Kinerja Dosen (IKD) dan Audit Mutu internal merupakan langkah konkrit untuk mensosialisaikan, membudayakan dan melaksanakan penjaminan mutu. 
Akan tetapi, peningkatan kualitas dan mutu memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap sivitas akademika yang ada.
Untuk itu, IAIN Metro terus berupaya untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Revitalisasi SPMI IAIN Metro. Hal ini perlu dilakukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di IAIN Metro dapat secara sistimatis, konsisten dan berkelanjutan. Pelaksanaan penjaminan mutu yang sistimatis, konsisten dan berkelanjutan tersebut mutlak dilakukan agar dalam penyelenggaraan proses pendidikan tinggi IAIN Metro dapat mencapai atau merealisasikan visi dan misi.
Visi, misi dan tujuan IAIN Metro merupakan arah dan landasan IAIN Metro untuk mencapai Tri Dharma Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumberdaya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (customers), dan parapihak yang berkepentingan (stakeholders) bahwa IAIN Metro akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik -sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.
B.	Konsep Penjaminan Mutu Internal 
1.	Pengertian mutu secara umum adalah kesesuaian antara capaian dengan standar yang telah ditetapkan, kesesuaian dengan kebutuhan pengguna, atau pemenuhan janji sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi. Mutu akademik di IAIN Metro dipahami sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan serta hasil-hasil penelitian dan layanan masyarakat yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dan standar akademik. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses dan keluaran serta nilai dan derajat kebaikan, keutamaan, kebenaran dan kesempurnaan (degree of exellence).
2.	Mutu pendidikan tinggi di IAIN Metro bersifat dinamis dalam arti bahwa IAIN Metro mampu secara terus menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta realitas sosial budaya yang terus berkembang. Mutu akademik di IAIN Metro juga mencakup pelayanan administrasi yang didukung oleh kebaruan database, sarana/prasarana, organisasi dan manajemen yang dapat memenuhi harapan sivitas akademika dan masyarakat (baik orangtua mahasiswa, pengguna lulusan maupun masyarakat luas).
3.	Sistem penjaminan mutu di IAIN Metro dirancang dan dilaksanakan untuk menjamin mutu akademik yang ditetapkan. Hal ini berarti sistem penjaminan mutu harus dapat memastikan lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan dalam spesifikasi program studi serta hasil-hasil penelitian yang sesuai dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat.
4.	Penjaminan internal mutu di institut, fakultas, jurusan/program studi dan unit-unit pelaksana lainnya dilakukan untuk menjamin:
a.	Kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik serta manual mutu akademik.
b.	Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi.
c.	Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap jurusan/program studi.
d.	Fleksibilitas kurikulum untuk mengakomodasi minat setiap mahasiswa untuk memprogram mata kuliah pilihan lintas jurusan/fakultas.
e.	Relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat, dunia kerja dan profesional.
f.	Pelaksanaan Tri dharma perguruan tinggi menjadi agen perubahan.
5.	Penjaminan Internal Mutu pendidikan tinggi merupakan bagian dari tanggung-jawab pimpinan institut, fakultas, jurusan, pengelola program studi, tenaga kependidikan dan dosen.
6.	Sasaran penerapan sistem penjaminan mutu harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan setiap unit kerja di lingkungan IAIN Metro.
C.	Tujuan Implementasi
Tujuan umum implementasi SPMI IAIN Metro adalah sebagai berikut:
1.	Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip Good University Governance (GUG).
2.	Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu.
3.	Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan;
4.	Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan stakeholders lain.
5.	Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (networking) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPM.
6.	Melakukan benchmarking yang efektif untuk meningkatkan mutu.
Dalam proses pengembangan dan implementasi SPMI, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan, yaitu:

4.	Menentukan tujuan dan standar mutu internal. 
5.	Melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mendorong maupun menghambat (good or bad practices) dalam pencapaian standar tersebut.
6.	Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian standar.
3.4.	Prinsip-Prinsip Implementasi
Prinsip dasar implementasi penjaminan mutu adalah sebagai berikut:
1.	Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (CQI - continuous quality improvement).
2.	Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
3.	Mengutamakan prinsip dan azas dalam SPMI.
4.	Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun standar, prosedur dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku di tingkat institut.
Sementara itu, kondisi pra-syarat tersebut diatas tercermin antara lain dengan adanya hal-hal berikut ini.
1.	Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (expected work quality).
2.	Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
3.	Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
4.	Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
5.	Pemberian penghargaan (reward) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (punishment) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Pelaksanaan SPMI membutuhkan Quality Management yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan KOMITMEN semua pihak, termasuk MANAJEMEN PUNCAK, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan terinstitusi dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar (stakeholders, external judgements dll).

IV. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

A.	Pernyataan Kebijakan SPMI
Kebijakan SPMI periode 2018-2022 meliputi bidang akademik dan non akademik, yang secara umum sebagai berikut:
1.	Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan IAIN Metro dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Metro dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu.
2.	Program pendidikan di IAIN Metro diarahkan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh, memiliki kemampuan adaptasi yang baik serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Selain itu juga diharapkan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi (IPTEK).
3.	IAIN Metro mensyaratkan pengelolaan bidang akademik dengan senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Peningkatan mutu dilakukan dengan menjaga siklus pengelolaan pendidikan yang utuh dan sesuai dengan harapan stakeholder.
4.	Pengembangan bidang akademik mengacu pada Rencana Strategis IAIN Metro dan selalu disertai dengan inovasi pendidikan yang didukung dengan peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan.
5.	Pengembangan dalam jangka menengah dan panjang diarahkan untuk menjadi institusi sehat tingkat nasional dan memberikan kontribusi sesuai standar akademik di tingkat nasional, regional dan internasional.
6.	Pelaksanaan pendidikan di IAIN Metro dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen, ke fokus pada pembelajaran oleh mahasiswa (student centered learning). Porsi pembelajaran yang berbasis pada permasalahan di lapangan (problem-based learning) dan hasil-hasil penelitian hendaknya ditingkatkan secara berkelanjutan.
7.	Evaluasi terhadap program akademik harus dilakukan secara sistematik, periodik dan berkelanjutan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode dan alat ukur yang dapat diterima oleh masyarakat. Hasil evaluasi dimanfaatkan dalam rangka percepatan IAIN Metro menjadi Socio-Eco- Techno-Preneurship university bereputasi. 
8.	Peningkatan mutu akademik di IAIN Metro didasarkan pada kebijakan pengembangan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi:
a.	Materi pembelajaran berbasis masalah di masyarakat, melatih kemampuan inquiry akar masalah dan strategi penyelesaiannya.
b.	Metode pembelajaran dikembangkan untuk peningkatan mutu sumber daya manusia yang memiliki kesadaran dan tanggungjawab sosial, bekerjasama secara profesional, mandiri, kreatif, mampu berkomunikasi global serta menjunjung nilai-nilai moral.
c.	Pendekatan multi-disiplin ilmu yang mendukung peningkatan penyelesaian masalah nyata di masyarakat.
d.	Pengembangan ilmu dan pengetahuan yang berbasis keberagaman, keunikan dan kearifan tradisional.
e.	Perspektif internasional yang mendukung peningkatan daya saing dan keunggulan nasional.
f.	Pemanfaatan sumberdaya secara efisien, produktif, akuntabel dan transparan.
9.	Pemanfaatan secara optimal teknologi informasi dan komunikasi untuk mendorong kreatifitas dan meningkatkan produktivitas.
10.	Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diarahkan kepada teknologi tepat guna berbasis pada kebutuhan masyarakat di Indonesia atau umat manusia.
11.	Peningkatan integritas akademik dengan cara membangun relevansi antara kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
12.	Dalam rangka efektifitas dan efisiensi, suatu jurusan/program studi dapat ditutup dan dibuka kembali. Keputusan pembukaan dan penutupan tersebut harus diambil melalui langkah evaluasi secara obyektif.
13.	Jurusan atau program studi yang potensial, dikembangkan ke taraf mutu nasional dan internasional, dengan diawali pembukaan kelas berbahasa Inggris (International Class Program).
B.	Manajemen  Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan/Pengembangan (PPEPP)
1.	Penetapan Standar Mutu
Sebagai salah satu institusi penyelenggara pendidikan tinggi, IAIN Metro melakukan penjaminan mutu secara terintegrasi, berjenjang dan berkesinambungan sesuai dengan tahapan sebagai berikut:
a.	Perumusan kebijakan mutu pada tingkat Institut tertuang dalam wujud rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran IAIN Metro (renstra). Visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut merupakan kristalisasi dari cita-cita dan keinginan luhur pendiri IAIN Metro sebagai bentuk kontribusi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan dan perubahan yang dinamis baik pada lingkungan internal maupun eksternal.
b.	Penyusunan Standar Mutu IAIN Metro mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Standar Tambahan diluar SN-Dikti yang ditetapkan oleh Institut yang secara bersama-sama mencakup semua aspek dalam Tridharma Pendidikan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

c.	Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diacu sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 yang mencakup delapan standar, terdiri dari (1) Standar Hasil, (2) standar isi, (3) standar proses, (4) standar penilaian, (5) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (6) standar sarana dan prasarana, (7) standar pengelolaan dan (8) standar pembiayaan pendidikan tinggi.

d.	Standar Tambahan diluar SN-Dikti mencakup antara lain (1) standar kepemimpinan, (2) standar Perencanaan (3) standar sistem informasi dan (5) standar Akreditasi/Sertifikasi.

e.	Standar tersebut diatas digunakan sebagai acuan dan persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam dalam rangka merealisasikan visi dan menjalankan misi yang diemban IAIN Metro, sehingga dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sesuai dengan perubahan yang dinamis, standar tersebut diatas akan direvisi secara periodik agar sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perubahan.

f.	Penyusunan standar mutu pada struktur di bawah Institut seperti Fakultas, Biro, Lembaga, Bagian, Pascasarjana, Pusat Studi dan Program Studi dan Unit lainnya harus mengacu kepada kebijakan mutu institut. Hal ini harus tercermin dalam rumusan visi, misi dan tujuan pada unit kerja tersebut.

2.	Pelaksanaan Standar Mutu
a.	IAIN Metro menerapkan pemenuhan mutu secara berjenjang. Pada tingkat Institut dirumuskan kebijakan, kebijakan Akademik dan standar mutu internal. Pelaksanaan/ pemenuhan isi standar dilakukan di seluruh unit kerja di IAIN Metro sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.

b.	Pelaksanaan/Pemenuhan isi standar mutu dilakukan berdasarkan standar operasi baku yang ditetapkan. Khusus untuk Pelaksanaan penjaminan mutu akademik di IAIN Metro dijelaskan secara lebih rinci dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

c.	Indikator kinerja (performance indicator) digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian dari aktivitas yang dijalankan.

3.	Evaluasi Standar Mutu
Evaluasi pelaksanaan standar mutu dilakukan oleh unit kerja setingkat di atasnya, dalam hal ini Gugus Kendali Mutu unit kerja dan Tim Monitoring dan Evaluasi serta Tim Audit Mutu Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan standar mutu tidak menyimpang dengan Standar yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan Standar SPMI. 
Hasil evaluasi Selanjutnya dilaporkan pimpinan unit terkait kepada pimpinan institut. Untuk menjamin ketercapaian pelaksanaan standar mutu, maka proses evaluasi dilakukan dengan Audit Mutu Internal (AMI) dengan pola yang terstruktur, sistemik, dan berkelanjutan

4.	Pengendalian Standar Mutu
a.	Dalam rangka menjamin pemenuhan standar mutu, dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi internal secara berkala dan berkelanjutan dengan menggunakan instrumen monitoring dan evaluasi internal (monevin) dan mendasarkan pada pencapaian kinerja.

b.	Pada tingkat institut, pengendalian terhadap pemenuhan isi standar mutu dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun melalui rapat pimpinan atau rapat kerja tahunan. Kegiatan pengendalian isi standar mutu pada tingkat Institut dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu.

c.	Pengendalian isi standar pada tingkat Fakultas, Lembaga, Badan, Biro, Pascasarjana, Direktorat dan unit kerja lainnya dalam bentuk monitoring dan evaluasi internal (monevin) dilakukan melalui rapat–rapat pada unit kerja yang bersangkutan minimal 1 kali setiap semester, yang dikoordinasikan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

d.	Umpan balik (feedback) dari para pemangku kepentingan dijadikan masukan, bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan dan atau peningkatan mutu secara berkelanjutan sesuai dengan cakupan tugas dan kewenangan masing-masing unit.

e.	Hasil monitoring dan evaluasi internal (monevin) terhadap pencapaian indikator kinerja disampaikan kepada masing-masing unit untuk ditindaklanjuti dan menjadi dasar bagi perbaikan mutu di masa yang akan datang.

5.	Peningkatan/Pengembangan Isi Standar Mutu

a.	Apabila pemenuhan isi standar telah terealisasi, maka perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan standar mutu yang baru dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan dan kemampuan institusi IAIN Metro 

b.	Penjaminan mutu internal di IAIN Metro dilakukan secara berkelanjutan (continous quality improvement) dengan mempertimbangkan masukan dan umpan balik dari pelaksanaan standar mutu (bottom up) dalam rangka memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pada unit kerja di bawahnya (top down).

c.	Hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan pemenuhan standar mutu digunakan sebagai salah satu masukan dalam rangka perbaikan/revisi atau peningkatan standar mutu.

C.	Sosialisasi Standar Mutu

Sosialisasi sistem penjaminan mutu internal kepada semua unit terkait dilakukan melalui berbagai media, antara lain rapat pimpinan, rapat-rapat koordinasi dan evaluasi, laporan akhir semester, laporan tahunan dan berbagai bentuk kegiatan informal lainnya dalam rangka diseminasi informasi untuk membangkitkan kesadaran dan pemahaman kepada semua pemangku kepentingan di IAIN Metro.
D.	Kelembagaan
Organisasi penjaminan mutu di IAIN Metro merupakan bagian tak terpisahkan atau bagian integral dari struktur organisasi IAIN Metro. Fungsi dari organisasi ini melekat pada semua tingkat organisasi di lingkungan IAIN Metro , dari mulai institut, fakultas hingga program studi dan bagian penunjang lainnya. Penanggungjawab utama dari organisasi penjaminan mutu di lingkungan IAIN Metro adalah Rektor. Sementara pelaksananya adalah Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Metro. Untuk tingkat fakultas dan jurusan atau program studi pelaksanaan fungsi penjaminan mutu berada di bawah koordinasi dan tanggung jawab dan pimpinan fakultas (Dekan) dan pimpinan jurusan (Ketua Jurusan) atau pimpinan program studi (Ketua Program Studi).

Untuk melaksanakan penjaminan mutu akademik di IAIN Metro , maka dibentuk struktur fungsional organisasi penjaminan mutu. Struktur tersebut mencakup tingkat institut, fakultas dan jurusan/program studi. Secara garis besar pengelolaan Lembaga Penjaminan Mutu di IAIN Metro diilustrasikan pada gambar berikut:

1.	Tingkat Institut:

Senat Institut 

REKTOR

Wakil Rektor 

Lembaga 
Penjaminan Mutu 

Dekan 

Gugus Kendali Mutu Fakultas

2.	Tingkat Fakultas dan Pascasarjana :

STRUKTUR ORGANISASI
TINGKAT FAKULTAS DAN PASCASARJANA	STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA
PENJAMINAN MUTU TINGKAT FAKULTAS DAN PASCASARJANA	

DEKAN DAN DIREKTUR

WADEK DAN ASDIR

Kel. Keahlian

LAB.

JURUSAN/
PRODI

SPMI/SPME

Gugus Kendali Mutu

JURUSAN/
PRODI

LAB.

Kel. Keahlian

TIM AMI

Tugas organisasi mutu sistem penjaminan pada berbagai tingkatan di IAIN Metro :
1.	Tingkat Institut
a.	Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu di tingkat Institut terdiri atas Pimpinan Institut dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) atas dasar ketentuan norma-norma, standar mutu dan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh Senat Institut.

b.	Rektor menetapkan peraturan, pedoman, kaidah dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum.

c.	Dalam pengembangan, penerapan dan evaluasi peningkatan mutu akademik di semua unit kerja, Rektor dibantu oleh LPM.

d.	Institut beranggotakan: Ketua, sekretaris, Kasubag, Kepala Pusat dan Staf.

e.	LPM dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor dengan tugas untuk:
1)	Merencanakan dan merancang model Sistem Penjaminan Mutu yang akan diterapkan diseluruh IAIN Metro.
2)	Mengembangkan perangkat penerapan Sistem Penjaminan Mutu dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu. 
3)	Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu secara berkesinambungan, konsisten, efisien, dan akuntabel.
4)	Menjamin dan mengawal implementasi Sistem Penjaminan Mutu di semua unit di lingkungan IAIN Metro.
5)	Mengelola data dan informasi yang relevan dengan peningkatan mutu.
6)	Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Institut tentang penjaminan dan peningkatan mutu dalam aspek: 
(a)	Tridharma Perguruan Tinggi (pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), termasuk layanan kepakaran. 
(b)	Manajemen keuangan, sumber daya kepegawaian, dan administrasi Kemahasiswaan dan Alumni. 
(c)	Memfasilitasi dan mendampingi Program Studi dalam mempersiapkan dokumen dan visitasi untuk pengajuan status Akreditasi. 
(d)	Melakukan pembinaan civitas academika IAIN Metro menyangkut kesiapan dan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Unit Kerja masing-masing. 
(e)	Melakukan training, workshop, konsultasi, tutorial, pendampingan dan kerjasama dalam bidang Sistem Penjaminan Mutu.
(f)	Melakukan pengukuran kepuasan stakeholders.
(g)	Melaksanakan Audit Mutu Akademik Internal, di lingkungan Unit Kerja Pelaksana Akademik terkait, secara periodik dan terprogram.
(h)	Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai forum evaluasi dan tindak lanjut hasil AMI dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu.
(i)	Melaporkan secara periodik kepada Rektor kepada Rektor hal-hal yang berkaitan dengan implimentasi Sistem Penjaminan Mutu IAIN Metro.
(j)	Menjalin hubungan dengan pihak eksternal dalam hal Sistem Penjaminan Mutu.

2.	Tingkat Fakultas dan Pascasarjana
a.	Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas dan Pascasarjana terdiri atas pimpinan fakultas dan Direktur.
b.	Dekan dan Direktur bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di fakultas dan Pascasarjana.
c.	Untuk mempersiapkan Unit Penjaminan Mutu Akademik (UPMA) di tingkat fakultas dan Pascasarjana, maka setiap fakultas dan Pascasarjana membentuk UPMA yang dimasukkan dalam jajaran staf di LPM dengan Surat Keputusan Rektor.
d.	Tugas UPMA adalah membantu Dekan dan Direktur dalam peningkatan mutu akademik, antara lain terdiri dari:
1)	Penyusunan dokumen kebijakan, Peraturan/ Pedoman, standar dan manual prosedur/ SOP akademik dan non akademik di tingkat fakultas dan Pascasarjana.
2)	Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Fakultas dan Pascasarjana berdasar Laporan Evaluasi Diri program studi dan PD-Dikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) Program Studi tiap semester,
3)	Peningkatan mutu fakultas dan Pascasarjana yang berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi.
e.	UPMA beranggotakan 2 orang dosen perwakilan jurusan/program studi yang ditunjuk oleh dekan/direktur.
f.	Berkaitan dengan audit mutu, LPM melaksanakan tugas Rektor untuk melaksanakan Audit Mutu Internal pada fakultas dan pascasarjana selaku pelaksana kegiatan akademik secara berkala.
g.	LPM melaporkan hasil audit kepada Rektor.
h.	Tindak lanjut atas laporan audit tersebut (termasuk permintaan tindakan koreksi/PTK) dilakukan oleh Rektor untuk dilaksanakan oleh Dekan dan Direktur.
i.	Dekan dan Direktur melakukan koordinasi tindaklanjut atas PTK, membuat keputusan dalam batas kewenangannya serta memobilisasi sumberdaya di fakultas dan pascasarjana untuk melaksanakan keputusan tersebut.

3.	Tingkat Jurusan/Program Studi
a.	Unsur organisasi penjaminan mutu di tingkat jurusan terdiri atas pimpinan jurusan/ program studi.
b.	Ketua Jurusan bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di jurusan/program studi.
c.	Untuk mempersiapkan Penjaminan mutu di tingkat jurusan, maka setiap jurusan membentuk Gugus Kendali Mutu (GKM) yang bersifat ad hoc dengan Surat Keputusan Dekan.
d.	Tugas GKM adalah membantu Ketua Jurusan dalam peningkatan mutu melalui:
1)	penyusunan dokumen (Spesifikasi Program Studi (SP), SOP) yang sesuai dengan Standar SPMI di tingkat fakultas.
2)	penyusunan Laporan Evaluasi Diri Jurusan dan PD-Dikti Jurusan/ Program Studi tiap semester.
3)	penyiapan Audit Mutu Internal.
4)	peningkatan mutu jurusan berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi.
5)	memberikan bantuan dalam proses akreditasi program studi
e.	GKM beranggotakan 2 orang dosen yang ditunjuk.
f.	Ketua Jurusan/ Program studi bertanggungjawab atas terlaksananya:
1)	Proses pembelajaran yang bermutu sesuai Spesifikasi Program studi, Standar Mutu Jurusan/ Program Studi dan SOP. 
2)	Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.
3)	Evaluasi hasil proses pembelajaran.
4)	Tindakan perbaikan proses pembelajaran.
5)	Penyempurnaan Spesifikasi Program studi, Standar Mutu Jurusan/ Program Studi dan SOP secara berkelanjutan.
6)	Penelitian yang sesuai dengan kompetensi jurusan dan Manual Mutu Penelitian.
7)	Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kompetensi jurusan dan Manual Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat.

V. ISTILAH DAN DEFINISI 

1.	Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal. 
2.	Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan Institut mengenai SPMI yang berlaku di Institut dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
3.	Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pemenuhan, pengendalian dan peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
4.	Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
5.	Perancangan Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
6.	Perumusan Standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree).
7.	Penetapan Standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
8.	Pelaksanaan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
9.	Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
10.	Formulir/Borang adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan standar operasional prosedur (SOP)
11.	Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai Isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.
12.	Evaluasi adalah tindahan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan.
13.	Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institut, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi IAIN Metro.
14.	Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Institut secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
15.	Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik dalam berdasarkan siklus standar dan berkelanjutan.
16.	Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang telah diatur didalamnya.
17.	Dampak adalah hasil perubahan dari kondisi awal kepada kondisi baru sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya.
18.	Audit Internal adalah kegiatan berupa pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di IAIN Metro dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal IAIN Metro untuk memeriksa capaian atau pemenuhan seluruh standar pada setiap unit kerja di IAIN Metro.
19.	Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu akademik internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
20.	Kaji Ulang adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (Continuous Quality Improvement).
21.	Benchmarking adalah upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan tujuan peningkatan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan stakeholders.

VI. DAFTAR STANDAR SPMI

Sebagaimana Kebijakan SPMI IAIN Metro yang dibedakan antara kebijakan akademik dan kebijakan non akademik, maka Standar SPMI IAIN Metro juga dibedakan antara standar akademik dan standar non akademik. Berikut ini adalah daftar Standar SPMI IAIN Metro untuk akademik:
A.	STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
1.	Standar Kompetensi Lulusan
2.	Standar Isi Pembelajaran
3.	Standar Proses Pembelajaran
4.	Standar Penilaian Pembelajaran
5.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7.	Standar Pengelolaan Pembelajaran
8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran

B.	STANDAR PENELITIAN	
1.	Standar Hasil Penelitian	
2.	Standar Isi Penelitian	
3.	Standar Proses Penelitian	
4.	Standar Penilaian Penelitian
5.	Standar Peneliti
6.	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7.	Standar Pengelolaan Penelitian
8.	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

C.	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)
1.	Standar Hasil PkM
2.	Standar Isi PkM
3.	Standar Proses PkM
4.	Standar Penilaian PkM
5.	Standar Pelaksana PkM
6.	Standar Sarana Dan Prasarana PkM
7.	Standar Pengelolaan PkM
8.	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan PkM
D.	STANDAR PENUNJANG
1.	Standar Kepemimpinan 
2.	Standar Perencanaan
3.	Standar Sistem Informasi
4.	Standar Audit Internal & Evaluasi Diri
5.	Standar Akreditasi/Sertifikasi

Dalam pelaksanaannya standar mutu diturunkan dalam sasaran mutu. Sasaran mutu mengacu pada 7 standar mutu akreditasi yang terdiri dari:
Standar 1	: 	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian
Standar 2	: 	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan 
		Penjaminan Mutu
Standar 3	: 	Mahasiswa dan Lulusan
Standar 4	: 	Sumber Daya Manusia
Standar 5	: 	Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
Standar 6	: 	Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem 
		Informasi
Standar 7	: 	Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan 
		Kerjasama

VII. DASAR HUKUM SPMI

1.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4.	Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
9.	Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Metro;
10.	Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Statuta IAIN Metro;
11.	Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Metro;
12.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
13.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
14.	Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15.	Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
16.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
17.	Peraturan BAN PT No.4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
18.	Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
19.	Penetapan Senat IAIN Metro tanggal 12 Desember 2017 tentang Kebijakan Akademik IAIN Metro.